Kalurahan Salam

Salam-SID, Pertemuan Paguyupan Lurah dan Pamong Kalurahan seKapanewon Patuk dilaksanakan di Balai Among Wargo Kalurahan Salam, Kapanewon Patuk pada hari Selasa (30/9) yang dihadiri oleh Panewu Kapanewon Patuk, Danramil, Kapolsek, Kepala KUA Kapanewon Patuk, semua Lurah, Pamong dan Staff Kalurahan seKapanewon Patuk dan sebagai Nara sumber pertemuan kali ini dari Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Dalam sambutannya, Lurah Salam mengucapkan selamat datang dan ucapan terimakasih kepada semua yang hadir dalam acara tersebut.

" Paguyuban ini adalah wadah kebersamaan, silaturahmi dan mempererat persaudaraan kita sebagai Lurah dan Pamong Kalurahan. Melalui kegiatan ini, kita dapat saling bertukar pikiran, berdiskusi untuk memecahkan permasalahan di Kalurahan dikarenakan Pemerintah Kalurahan yang menjalankan roda kepemerintahan seperti  meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pengelolaan keuangan Kalurahan maka kami berkordinasi dengan ketua paguyupan untuk menghadirkan narasumber dari Irda Kabupaten Gunungkidul." imbuhnya

Sedangkan bapak Catur Bowo selaku Ketua Paguyupan Semar Kapanewon Patuk mengatakan "Saya mengajak seluruh Pamong Kalurahan agar selalu menjaga kekompakan, meningkatkan kapasitas diri, serta senantiasa menjunjung tinggi nilai integritas dalam menjalankan tugas. Karena dengan kekompakan dan profesionalisme, insyaAllah pembangunan Kalurahan dapat berjalan lebih baik dan kesejahteraan masyarakat akan semakin meningkat.

Bapak Heri dari Irda Kabupaten Gunungkidul sebagai Nara sumber menyampaikan terkait beberapa tahapan untuk penyelesaian permasalahan di tingkat Kalurahan.

Narasumber lainnya dari Bu ida menyampaikan tentang gratifikasi.

Gratifikasi adalah pemberian dalam arti luas yang diterima oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara, seperti uang, barang, komisi, rabat, tiket perjalanan, atau fasilitas lainnya, tanpa ada kesepakatan tertentu, melainkan sebagai bentuk apresiasi atau imbal balik atas layanan yang diperoleh atau karena hubungan kedekatan. Meskipun tidak selalu dilarang, gratifikasi yang berkaitan dengan jabatan dan berlawanan dengan tugas seorang pejabat harus dilaporkan ke pihak berwenang, seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan dapat dianggap sebagai suap jika nilainya signifikan atau tidak dilaporkan.