Kalurahan Salam

Walaupun terlambat, peringatan hari besar islam, isro Mikroj, tetap dilaksanakan yaitu berupa pengajian. Pengajian diadakan di Balai Kalurahan  yang dihadiri oleh Pamong Kalurahan, Bamuskal, Lembaga Kalurahan, tokoh masyarakat.  Pada kesempatan tersebut selaku narasumber adalah Ustadz Haru... ..selengkapnya

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 76 Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019, setelah tahun anggaran berakhir perlu ditetapkan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pe... ..selengkapnya

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023 sudah ditetapkan pada tanggal 30 Desember 2022 dengan perincian sebagai beriku   1. PendapatanDesa     1.1 Pendapatan Asli Desa Rp. 24,500,000.00 1.2 Pendapatan Transfer Rp. 1,677,468,900.00 1.3 ... ..selengkapnya

Kalurahan Salam , Rabu 23/11 telah berlangsung peresmian Rumah layak huni program dari PIWK anggaran APBD Kabupaten Gunungkidul oleh Bapak H Sunaryanta (Bupati Gunungkidul), dan dihadiri bapak kepala dinas dpupr Gunungkidul, bapak Panewu,forkompinka dan warga masyarakat Kalurahan Salam. Dukuh Waduk ... ..selengkapnya

Salam_Sid; Apel pagi setiap hari Senin 07/11 di ikuti oleh semua Pamong Kalurahan Salam dan perwakilan dari BamusKal Salam dan Bapak Harun dari KUA Kapanewon Patuk. Dalam amanat apel, Lurah Salam mengucapkan terimakasih kepada semua Pamong yang telah melaksanakan kegiatan sampai akhir Oktober 2022, ... ..selengkapnya

Sebagian besar masyarakat mungkin belum memahami istilah yang disebut stunting. Stunting adalah masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama, sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan pada anak yakni tinggi badan anak lebih rendah atau pendek (k... ..selengkapnya

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan... ..selengkapnya

Menurut Undang-Undang Desa, Dana Desa didefinisikan sebagai dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukan bagi Desa yang ditransfer melalui APBD Kabupaten/kota dan digunakan unuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan, kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.... ..selengkapnya